KKMM Sidoarjo Menyoal Sistem Yang Berlaku Dalam PPDB
KKMM Sidoarjo Menyoal Sistem Yang Berlaku Dalam PPDB
Reporter : N. Suhendra
Redaksi Jatim, Sidoarjo : Temu kerja sekaligus ajang silaturahmi Kelompok Kerja Madrasah Ma’arif (KKMM) MTS Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Salah satu poin meminta pemerintah mengkaji ulang beberapa jalur dalam sistem zonasi PPDB yang dianggap tidak seisuai dengan sekolah swasta.
Hal itu disampaikan forum KKMM dalam brainstorming atau penyamaan persepsi menyambut penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023, Selasa (30/5).
Ketua KKMM Sidoarjo M. Saifulloh Asy’ari mengatakan beberapa point dalam penyamaan persepsi seluruh Kepala Mts di Sidoarjo utamanya adalah terkait PPDB yang setiap tahun selalu mengalami perubahan teknis.
“Kami terus ikhtiar untuk melakukan pendekatan terhadap dinas pendidikan Sidoarjo. Ya memang kenyataannya di lapangan kami tidak diajak untuk sosialisasi terkait PPDB jadi kami menafsirkan sendiri. Misalnya, salah satu jalur yang memperbolehkan siswa bebas memilih sekolah dengan jalur khusus,” kata Syaifulloh.
Menurutnya, penggunaan sistem zonasi dengan beberapa jalur PPDB yang membebaskan murid memilih sekolah dianggap tidak pro dengan sekolah lain, khususnya swasta yang terus berikhtiar menerapkan implementasi kurikulum merdeka.
“Kalau begitu apa artinya diadakan sistem zonasi. Meski begitu kami juga tengah berupaya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kami sesuai arahan Pak Bupati,” ungkapnya.
Kepala Mts Darululum Waru, Sidoarjo Amiruddin mengungkapkan tak hanya PPDB yang dibahas dalam brainstorming kali ini. Peningkatan mutu tenaga pendidik Mts di Sidoarjo masih menjadi harapan para guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka.
“Lembaga yang kita pimpin saat ini harus ada peran instansi yang menaungi dalam peningkatan mutu tenaga pendidik,” ucap Amiruddin.
Ia mengatakan dua lembaga yang menaungi dalam hal ini Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) memang sudah maksimal dan bagus dalam mengawal pendidikan di Mts sendiri.
“Saya berharap banyak program yang membawa manfaat bagi pengelolaan madrasah. Apalagi saat ini kita tengah menjalankan kurikulum merdeka, kami sangat perlu pelatihan dan pendampingan bagaimana menyamakan posisi Mts dengan sekolah negeri,” ungkap Amiruddin.
Senada diungkapkan, Kepala Mts Maarif Kedungkendo Siti Cholifah. Ia menegaskan pemerintah harusnya dapat menimbang jika sistem PPDB yang setiap tahun alami perubahan itu cenderung membuat Mts kesulitan dalam menjaring peserta didik.
“Padahal kita memikirkan anak yang rumahnya jauh dan sebagainya. Kita berharap pemerintah daerah atau pusat dapat melihat dari berbagai sisi bagaimana sih sistem zonasi itu diterapkan dengan kondisi daerah masing-masing salah satunya yang nerlaku di sidoarjo,” pungkasnya.(suh)
