Lelang Serentak Kemenkeu Satu, Wujudkan Indonesia Maju


Lelang Serentak Kemenkeu Satu, Wujudkan Indonesia Maju

Reporter : Novem S



Redaksi Jatim, Sidoarjo, 23 November 2023 – Kemenkeu Satu Jawa Timur mengadakan kegiatan lelang
serentak yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II (Kamis, 23/11). Kegiatan yang
melibatkan berbagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa
Timur dan dikoordinir oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jawa Timur.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin selaku tuan rumah penyelenggara
mengungkapkan ”Kanwil DJKN Jawa Timur dengan Kanwil DJP Jawa Timur dan Kanwil
DJBC Jawa Timur bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan lelang serentak yang
bertujuan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara dan memberikan efek jera
(deterrent effect) kepada penunggak pajak.”

“Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak penunggak pajak dan
memberikan edukasi bagi Wajib Pajak pada umumnya tentang wewenang DJP untuk
melakukan penyitaan dan pelelangan atas aset penunggak pajak” lanjut Vita.

Dalam kesempatan ini, Vita juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam
rangka penegakan hukum pajak untuk mengamankan penerimaan negara melalui kegiatan
lelang serentak ini. “Terima kasih kepada semua pihak dari berbagai unit eselon I
Kementerian Keuangan yang turut serta mengamankan penerimaan negara melalui lelang
serentak. Kegiatan lelang serentak ini sebagai wujud nyata sinergi Kemenkeu Satu,” imbuh
Vita.

Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Eka Sila Kusna Jaya berterimakasih
kepada Kementerian Keuangan Jawa Timur atas pelaksanaan lelang serentak, “Kami
berterimakasih kepada Kementerian Keuangan Jawa Timur atas sinergi yang apik, kegiatan
ini berkontribusi untuk penerimaan negara terkhusus penerimaan pajak dari pengawasan
kepatuhan material penagihan.”
Lelang serentak ini terdiri dari 2 jenis lelang, yang pertama lelang serentak eksekusi dan
lelang serentak non eksekusi. Lelang eksekusi yang dilaksanakan di wilayah Jawa Timur
diikuti oleh 30 Kantor Pelayanan Pajak dan 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.

Sedangkan kegiatan lelang serentak non eksekusi diikuti oleh 14 satuan kerja dengan jumlah
nilai limit Rp736.086.110 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu
Seratus Sepuluh Rupiah). Aset yang dilelang terdiri dari kendaraan bermotor, tanah dan
bangunan, barang elektronik, ponsel, sepeda, dan juga logam mulia.

Lelang tersebut
dilaksanakan secara daring melalui situs www.lelang.go.id yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Penjualan barang sitaan merupakan tindakan penagihan aktif yang dilakukan setelah
penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan
PMK-61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak
yang Masih Harus Dibayar. Sebelum sampai ke tahapan penyitaan, petugas telah
melaksanakan pendekatan persuasif terlebih dahulu, namun Wajib Pajak yang bersangkutan
tidak kunjung melunasi utang pajaknya.



Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I yang mewakili Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu
Jawa Timur Untung Basuki menyampaikan, “Kegiatan lelang serentak yang dilaksanakan
pada hari ini guna optimalisasi penerimaan negara dengan memastikan seluruh piutang
negara bisa ditagih dengan baik dan semaksimal mungkin, objek yang dilelang secara daring
pada kegiatan hari ini adalah aset sitaan sampai dengan triwulan III tahun 2023, dimana ada
79 lot yang dilelangkan, harapannya hingga pukul 17.00 WIB dari 79 lot ini laku semuanya kegiatan lelang serentak ini telah terselenggara dua kali di tahun ini pertama bulan Mei di
Malang dan yang kedua November hari ini”.

Kegiatan lelang dapat diakses di laman www.lelang.go.id dan ketentuan selengkapnya dapat
dilihat di Salinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK-
61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang
Masih Harus Dibayar yang dapat diunduh di laman www.pajak.go.id.(suh)

Posted in News

Berita Terkait

Top