Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar Mendukung Penuh Perjuangan Kepala Desa Terkait Penambahan Masa Jabatan, Begini Tanggapan Ketua DPC PKB Sidoarjo.


Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar Mendukung Penuh Perjuangan Kepala Desa Terkait Penambahan Masa Jabatan, Begini Tanggapan Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Reporter : Novem S



Redaksi Jatim, Sidoarjo – Pasca aspirasi yang dilakukan oleh kepala desa seluruh indonesia yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang direspon positif oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Pihaknya mendukung penuh perjuangan Kepala Desa terkait penambahan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode dengan batasan maksimal dua periode. Ini perlu dilakukan sekaligus melakukan penataan aparatur desa.


Ketua DPC PKB Sidoarjo H. Subandi turut mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode dengan batasan maksimal 2 periode.

Subandi meyakini, perubahan masa jabatan kades itu berdampak positif terhadap perangkat desa. Misalnya, penataan desa dan perkembangan ekonomi desa semakin baik dan maksimal.

“Sebagai ketua DPC PKB Sidoarjo tentu kita sepaham dengan ketua umum kami Gus Muhaimin Iskandar. Kami mendukung apa yang disuarakan para kades di Jakarta kemarin, selain itu kita juga berharap pemerintah pusat memikirkan nasib perangkat desanya juga,” katanya saat dihubungi, Kamis (19/1).



Menurutnya Perangkat desa adalah bagian penting dalam pembangunan desa, jaminan sosial dan kesejahteraan perangkat desa juga harus dipikirkan oleh pemerintah.

“Semoga pemerintah juga memperhatikan nasib para perangkat desa terutama jaminan sosial yang lebih memadai,” harap Subandi.

Ia mengatakan, dukungan perubahan masa jabatan juga memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk merealisasikan janji-janji kampanye.

Dikatakannya, perubahan masa jabatan kepala desa yang lebih lama memerlukan kontrol yang lebih efektif tidak saja dari kelengkapan struktural, baik melalui BPD sebagai mitra kerja kepala desa, tetapi juga pemerintah daerah sebagai organisasi pembina pemerintah desa

“Semoga revisi UU Desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara,” tandasnya.(suh)

Berita Terkait

Top