Politikus Partai Gerindra Dorong Pemerintah Peduli Kesejahteraan Purnawirawan.
Politikus Partai Gerindra Dorong Pemerintah Peduli Kesejahteraan Purnawirawan.
Reporter : N. Suhendra
Redaksi Jatim, Sidoarjo (27 Agustus 2022) – Dalam rangka Milad Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Sidoarjo , para pengurus meminta kedudukannya sebagai organisasi massa tak dipandang sebelah mata oleh Pemerintah. Baik Pusat ataupun Daerah.
Hal itu disampaikan Ketua PPAD Sidoarjo, Heru Purnomo dalam peringatan Hari jadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ke XXI di Gedung Juang Sidoarjo, Selasa (27/8).
Dikatakannya, kedudukan organisasi massa PPAD tak ubahnya seperti organisasi lain yang mendapat perhatian lebih dari Pemkab Sidoarjo.
Selama ini kegiatan dan renovasi gedung juang yang menjadi balai sekertariat mereka masih menggunakan anggaran swadaya dari anggota dan bantuan dari relawan luar.
“PPAD ini adalah rumah terakhir bagi para purnawirawan TNI angkatan darat yang legal dan sah di mata hukum. Selama ini semua kegiatan kita bersumber dari swadaya anggota atau mandiri,” kata Heru Purnomo.
Ia mengatakan, semestinya Pemerintah daerah dapat memberikan kedudukan yang sama dengan organisasi lain yang diberikan dana hibah. Dirinya juga mengungkapkan beberapa kali meminta audiensi terhadap Bupati Sidoarjo tapi hingga saat ini hal itu belum terwujud.
“Sudah beberapakali kami meminta untuk audiensi tapi sampai saat ini belum terealisasi. Kami meminta pemerintah daerah dapat memberi kami kedudukan yang sama dengan organisasi massa lainya,” ungkapnya.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa selama ini PPAD berdisi secara independen tanpa campur tangan partai politik. Bahkan, beberapa anggotanya masih dilibatkan dalam sektor keamanan negara. Seperti menjadi guru militer dan menjadi pelatih tembak bagi kesatuannya.
Dalam Hari jadi PPAD itu, Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono turut hadir dan memberikan sambutan kepada sejumlah Purnawirawan yang hadir.
Bambang Haryo Soekartono (BHS) yang dikenal konsen memperjuangkan hak para veteran dan Purnawirawan ini menegaskan, jika PPAD ini adalah wadah bagi para Purnawirawan TNI AD dan anggotanya tidak boleh terpecah-pecah.
“PPAD ini harus didukung juga oleh anggaran dari Pemerintah daerah. Karena ini adalah aset yang sewaktu-waktu jika negara dalam keadaan genting mereka dapat membantu,” tegas Bambang Haryo.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib untuk memberikan bantuan anggaran untuk PPAD, PPAU,PPAL dan PPPOLRI. Jika dibandingkan dengan organisasi lain organisasi para purnawirawan ini adalah salah satu aset yang harus dipertahankan.
Bambang Haryo juga meminta kepada Pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan untuk tidak menerapkan penghapusan uang pensiun terhadap para purnawirawan.
“Saya sudah mendengar jika ada usulan penghapusan uang pensiun bagi Purnawirawan. Tolong, hal ini jangan sampai diterapkan karena mereka wajib untuk diberi perhatian lebih dan diberdayakan,” tegas mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Hal senada juga diungkapkan Sujayadi Sekertaris DPC Gerindra Sidoarjo, ia mangatakan telah mengawal pengajuan bantuan hibah PPAD ke Pemkab Sidoarjo telah lama dan sampai saat ini memang belum ada realisasi.
“Sudah kita ikuti lama untuk permohonan dana hibah dari PPAD tapi memang belum ada realisasi. Dulu katanya telah diberikan ke organisasi lain yang se atap dengan PPAD tapi saat dikonfirmasi organisasi itu juga mengaku tidak menerima. Kita akan tetap kawal dan perjuangankan,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sebelum menghadiri Hari jadi PPAD. Bambang Haryo Soekartono bersama Tim BHS Peduli kembali lakukan fogging untuk antisipasi sebaran DBD di Desa Sidokerto, Buduran.
Dalam aksinya kali ini, ia bersama tim BHS peduli menyemprot ratusan rumah warga dengan fogging setelah mendapat laporan bahwa ada sejumlah warga yang terserang DBD.(suh)
