Tifa Foundation Terus Bergerak Mengawal Kebijakan Pemerintah Dalam Hal Perlindungan Sosial.


Tifa Foundation Terus Bergerak Mengawal Kebijakan Pemerintah Dalam Hal Perlindungan Sosial.

Reporter : Novem S

Redaksi Jatim, SIDOARJO – Berbagai persoalan seringkali muncul dalam distribusi bantuan langsung tunai (BLT), Pendampingan Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Misalnya, distribusi yang tidak tepat sasaran, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai bahkan pendataan dari pemerintah yang tidak up to date.

Hal tersebut terungkap saat Dialog Kebijakan Perlindungan Sosial Tingkat Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Sosial, Komisi D DPRD setempat, Pemerintah Desa Candi Pari dan Pemdes Jemundo, Rabu (14/12/2022).

Lorensia Berlian Brahma
Project officer Heal Yayasan Tifa yang didampingi para peneliti studi
mengatakan, dari hasil penelitian di beberapa desa khususnya Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, dan Desa Jemundo, Kecamatan Taman nyaris 90 persen, penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak bisa mengakses atau mengeluh jika ada permasalahan. Misalnya, belum tahunya informasi pencairan bantuan hingga pembaruan data.

“Kami melakukan penelitian dengan metode empiris pendekatan sosiologis, bukan hanya menemukan keluhan keperluan pengaduan, banyak mereka yang merasa penerimaan bansos tidak tepat sasaran. Yang dapat bansos hanya orang dekat lingkungan pemerintah desa,”

Lorensia Berlian Brahma Project officer Heal Yayasan Tifa (kanan)

Masih menurut lorensia, pendataan kemiskinan dan perubahan data seringkali tidak sesuai program. Mereka yang seharusnya berhak memperoleh bantuan justru tidak  mendapatkan. Maka dari itu, lanjut Istianah berharap dilakukan  diagnosa terlebih dahulu terkait akurasi data. Atau apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, sustainbility-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang existing.

Apabila diperlukan dapat dilakukan reformasi kerangka regulasi sistem perlindungan sosial atau dapat melalui mekanisme omnybus law. Transformasi data ini harus lebih berfokus pada tiga hal, yaitu immediate, confident/kredibilitas dan data yang valid.

“Kedepannya tifa foundation akan berusaha menambah kuota desa yang akan dipakai sebagai subyek penelitian terkait program kerja dari yayasan guna memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah baik di daerah maupun di pusat.ujarnya.(Suh).

Berita Terkait

Top